MANADO—Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) kembali digelar oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 yang dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Indonesia yang diselenggarakan di Novotel Manado, Kairagi II, Sulawesi Utara.
Rakornas tersebut di laksanakan selama 3 hari, mulai dari 8-10 Maret 2023, dengan tema tema “Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024”. bertujuan untuk menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil dari pusat hingga ke daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024 serta sebagai upaya mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.
Acara Rakornas Dukcapil Kemendari tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Octavianus Estefanus Kandouw, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, Walikota Manado Andrei Angouw, Pejabat Forkopimda setempat, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Senior Programer Officer, Digital Development World Bank Jonathan Marskell.
Sebanyak 1.200 kursi disediakan panitia untuk para peserta yang terdiri dari 514 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan 38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, serta bagi peserta yang tidak sempat hadir secara fisik, tetap dapat mengikuti acara melalui daring via zoom berkapasitas 1.000 peserta atau melalui live youtube channel Dukcapil KDN.
Rabu, 8 Maret 2023 Rakornas Dukcapil secara resmi dibuka melalui pemukulan gong oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. didampingi Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O. E. Kandouw. “berharap Rakornas ini menjadi momentum kontemplasi, introspeksi, konsolidasi, identifikasi, serta artikulasi terhadap semua yang menjadi tanggung jawab dalam hal pencatatan sipil,” ucap Kandouw.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H dalam sambutan menyampaikan 7 arahan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang meliputi :
- Pembenahan pada seluruh sistem agar data yang dihasilkan akurat
- Mempermudah rakyat mendapatkan layanan publik secara tepat dan cepat
- Penggunaan data Dukcapil dalam membantu perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan
- Tidak ada pungli pada pelayanan publik dan menerapkan sistem kerja secara transparan
- Menghilangkan paradigma lama yang mempersulit masyarakat
- Perbaiki mentalitas, integritas dan kompetensi SDM, dengan mengedepankan ‘Talenta Digital’
- Menciptakan iklim kerja yang kompetitif, dengan memberikan reward dan punishment
